1. TELAH TERSEDIA STANDAR PELAYANAN (SP) YANG MENJADI ACUAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN
STANDAR PELAYANAN DISUSUN BERDASARKAN PERATURAN PERUDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SEBAGAI BERIKUT:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Download PDF
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomot 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Aatap Kendaraan Bermotor Download PDF
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Download PDF
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Download PDF
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Download PDF
Keputusan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 973/05.847/IV/2017 Tentang Petunjuk Teknis Tertib Administrasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Download PDF
2. PROSES PENYUSUNAN SP TELAH MELIBATKAN MASYARAKAT & PIHAK TERKAIT (STAKEHOLDER)
Sedang dalam proses
3. TERSEDIA DOKUMENTASI TENTANG SP YG DITETAPKAN DAN DIPUBLIKASIKAN
4. TELAH DILAKUKAN PENINJAUAN ULANG SECARA BERKALA ATAS STANDAR PELAYANAN
5. TERSEDIA MAKLUMAT PELAYANAN YANG DIPUBLIKASIKAN KEPADA SELURUH LAPISAN MASYARAKAT
_1694910428.jpg)
